Segalajenis penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 disebut sebagai objek pajak PPh Pasal 21. Peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008, Pasal 5, menyebutkan objek PPh 21 sebagai berikut: 1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah: a) penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan Penghasilanyang merupakan objek PPh Orang Pribadi dari pekerjaan ini meliputi: Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, sosial, pribadi, serta psikologis.. Dikutip dari buku Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (2005) karya Husein Umar, James Engel, dkk mendefinisikan perilaku konsumen sebagai suatu tindakan langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk serta jasa, termasuk proses keputusan yang DasarPengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,-. Secaraumum, atas persewaan tanah dan/atau bangunan akan dikenakan PPh final sebesar 10$ (Pasal 4 ayat (2)). Sedangkan atas persewaan harta dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2%, khususnya jika penerima imbalan jasa Wajib Pajak Dalam Negeri. Di sisi lain, pembeli yang sudah menyandang status PKP, harus menerbitkan Faktur Pajak guna memungut PPN dDinbc.

berikut ini imbalan jasa yang diterima rtk dari rtp kecuali